TRAINING PENGGUNAAN APLIKASI E-SAKIP

PRINGSEWU (UAP) – E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan / unit kerja pada khususnya dan kinerja Instansi pada umumnya.

Menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu dan Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) No. PKS/5/U.01/2022 dan No. 2345/UAP DK02/DI/HM/II/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Aplikasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Berbasis Elektronik menggelar training penggunaan aplikasi e-SAKIP (elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, Senin (18/7).

Selaku narasumber Ketua Tim Inovasi Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) Zulkifli, S.T., M.Kom., didampingi Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Agustinus Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom., Kaprodi Teknik Informatika Nur Aminudi, S.Kom., M.T.I., Dosen Dwi Yana Ayu Andini, M.T.I

Dalam kegiatan tersebut, Kabag Organisasi Adam Erkhansyah, S.T., mengatakan, dengan penerapan aplikasi ini untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi akhir-akhir ini. “Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Semakin meningkatnya tuntutan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance dan clean government), mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. (*na)